Pendampingan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tuban dan Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini inovasi merupakan hal mutlak untuk dilakukan, sebagaimana dalam Peraturan Bersama antara Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong lahirnya Pasal 386 Ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Dengan inovasi ini diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan daya saing bagi daerah serta ikut memberdayakan masyarakat.

Replikasi inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan dengan membangun Pusat Jejaring Inovasi Daerah yang akan menjadi poros inovasi pemerintahan Kabinet Kerja berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang  berbentuk :

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti : e-planning, e-budgeting dan lain sebagainya.

2. Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi  pelayanan langsung kepada masyarakat seperti : inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti : inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Penilaian dalam rangka pemberian penghargaan Innovative Government Award 2019 kepada Pemerintah Daerah yang Inovatif melalui Indeks Inovasi Daerah adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek jumlah inovasi daerah (quantity), aspek mutu inovasi daerah (quality) dan aspek dampak/manfaat inovasi daerah (beneficial). Hasil perpaduan penilaian antara berbagai bentuk/bidang inovasi daerah dengan aspek-aspek inovasi daerah menjadi dasar untuk menentukan pemerintah daerah inovatif.

Untuk menentukan Pemerintah Daerah Inovatif, penilaian akan dilakukan terhadap berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dapat direplikasi

Hasil penilaian akhir berupa daftar definitif pemerintah daerah pemenang yang berhak menerima IGA 2019. Hasil tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikukuhkan. Selanjutnya pemerintah daerah yang telah dikukuhkan tersebut diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dalam kegiatan Malam penganugrahan "Innovative Government Award 2019"

Komentar

comments powered by Disqus